Korupsi Terbesar Di Indonesia Sebesar 3000 T! Emang Bener? Ini Faktanya

Beberapa hari belakangan ini mencuat isu soal korupsi Rp 3000T yang menyasar Rafael Alun Trisambodo. Jumlah korupsi tersebut jauh lebih besar dari kasus korupsi timah yang merugikan Negara sebesar Rp 271 triliun. 

Dikutip dari medan.tribunnews.com, Rafael merupakan pejabat eselon III atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II yang dipecat dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan karena ulah arogan sang anak, Mario Dandy. Saat ini, Rafael Alun diisukan melakukan korupsi Rp 3000 T yang uangnya disebut-sebut di bagikan kepada 25 orang artis. 

“Muncul isu korupsi Rp 3000 T Rafael Alun (mantan pegawai pajak) yang kabarnya mengalir ke 25 artis mengalahkan kasus timah Rp 271 T,” tulis akun tersebut.

FAKTA dari Kasus Korupsi 3000 Triliun

Mengutip dari Tribun Bengkulu, isu tersebut berasal dari potongan video yang diunggah akun Youtube @official iNews. Dalam video tersebut, Sekretaris Indonesia Audit Watch menjadi narasumber dalam program Aiman The Prime Show.

Video tersebut lantas dipenggal pada detik 07.35 yang menyebutkan inisial anak kesayangan dari seseorang raja pajak berinisial A. Setelah dipenggal, ternyata potongan video tersebut ditambahkan narasi keliru atau salah dengan menyebutkan bahwa Rafael Alun terlibat korupsi yang merugikan Negara hingga Rp. 3000 triliun.

Padahal, kenyataannya hingga berita ini diturunkan, tidak ditemukan informasi terkait adanya korupsi sebesar Rp. 3000 triliun yang dilakukan oleh Rafael Alun. Sementara, Mantan pejabat pajak, Rafael Alun saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada Senin, 8 Januari 2023 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rafael divonis 14 Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Hukum Di Indonesia yang Mengatur Soal Korupsi

Di Indonesia, korupsi diatur oleh beberapa Undang-Undang dan regulasi yang ditujukan untuk memberantas praktik korupsi dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa hukum utama yang menyangkut korupsi di Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini menjadi landasan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Di dalamnya diatur tentang berbagai aspek terkait pemberantasan korupsi, seperti definisi korupsi, tindakan koruptif yang dilarang, jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku korupsi, serta proses hukum yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini mengatur perubahan dan penambahan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana korupsi. 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Meskipun tidak secara langsung mengatur tentang korupsi, Undang-Undang ini memiliki pasal-pasal yang berpotensi mempengaruhi upaya pemberantasan korupsi. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan dari Undang-Undang tentang KPK, termasuk prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Tipikor.

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Peraturan Presiden ini menetapkan strategi nasional untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Strategi ini mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran, menguatkan sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam upaya pencegahan korupsi.

Itu dia fakta dari kasus korupsi 3000 Triliun serta bagaimana hukum yang berjalan di Indonesia menyangkut pidana Korupsi. Ikuti informasi selengkapnya di sini ya.

Baca juga: Jasa Pembelian Praktis: 5 Solusi Terbaik dan Efisien Belanja di Amazon

Baca juga: Tips Manajemen Keuangan Sebelum Belanja Online dengan Jasa Pembelian